Lukas
Kustaryo Siahaan (LKS) 4Presiden RI 2014 tegaskan, walau selama ini
banyak yang kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi
manusia di Papua, LKS sama sekali tidak akan mendukung i
de kemerdekaan Papua dan terpisah dari Indonesia.
Ketegasan ini perlu disampaikan agar masyarakat Papua tetap solit untuk mendukung Peran LKS 4Presiden RI 2014 sehingga saatnya kelak LKS dapat mengapresiasi segala keluahan masyarakat papua kuhususnya dan masyarakat di seluruh NKRI pada umumnya kelak bila terpilih RI-1.
LKS menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan segala wilayah kesatuan di Indonesia hal ini sebagaimana terlihat pada contoh Timtim terdahalu terjadi.
LKS juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi NKRI sebagai negara kesatuan yang telah merdeka dan berdaulat dan dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.
”Opini masyarakat yang mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Oleh karenanya penolakan LKS soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip nation,” …
Penegasan LKS itu disampaikan tak lama setelah adanya pernyataan sebelumnya yang meminta Permerintah tetangga terhadap Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.
Tekanan AS
Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.
Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.
Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan LKS setelah pertemua dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.
”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty.
Ketegasan ini perlu disampaikan agar masyarakat Papua tetap solit untuk mendukung Peran LKS 4Presiden RI 2014 sehingga saatnya kelak LKS dapat mengapresiasi segala keluahan masyarakat papua kuhususnya dan masyarakat di seluruh NKRI pada umumnya kelak bila terpilih RI-1.
LKS menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan segala wilayah kesatuan di Indonesia hal ini sebagaimana terlihat pada contoh Timtim terdahalu terjadi.
LKS juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi NKRI sebagai negara kesatuan yang telah merdeka dan berdaulat dan dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.
”Opini masyarakat yang mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Oleh karenanya penolakan LKS soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip nation,” …
Penegasan LKS itu disampaikan tak lama setelah adanya pernyataan sebelumnya yang meminta Permerintah tetangga terhadap Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.
Tekanan AS
Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.
Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.
Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan LKS setelah pertemua dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.
”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar